Santri dan RUU PKS

Oleh: Achmad Hidayat (Cahyo)

Hingga saat ini perempuan di Indonesia belum mendapatkan ruang yang aman baik di ranah publik maupun privat. Masalah utama yang sering terjadi adalah kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang menimpa pada perempuan. Upaya penanggulangan kasus tersebut terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat, terutama para aktivis perempuan. Salah satunya adalah desakan kepada pemerintah untuk segera membahas dan membentuk payung hukum yang bisa menghentikan kasus diatas, yakni berupa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).


Berdasarkan naskah akademik RUU PKS pada Komnas Perempuan ada sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual.


Sedangkan pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018, kekerasan paling tinggi ditempati oleh ranah privat. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalayanan, kekerasan yang terjadi di ranah privat tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik 3.528 kasus 26%, dan ranah negara 247 kasus 1,8% (CATAHU/Jakarta/07/03/2018).


Hal tersebut menunjukan bahwa payung hukum sebelumnya belum bisa menjadi tameng yang kuat dalam memberikan perlindungan pada perempuan. Sehingga sangat masuk akal jika RUU PKS menuntut agar segera disahkan.


Namun, RUU PKS yang diusulkan 27 Januari 2016 lalu masih belum menemukan finisnya. Artinya pembahasan tentang RUU ini sudah hampir 3 tahun diperjuangkan. Bahkan di tahun 2018 lalu, RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2018. Masyarakat pun mendesak untuk mengesahkan RUU PKS sebelum pemilu 17 April 2019. Jika tanggal tersebut belum disahkan maka akan mengulang dari “nol” karena anggota dewan maupun struktur baru (tirto.id/08/12/2018).

Peran Santri Dalam Memperjuangkan Pengesahan RUU PKS

Menjadi seorang santri bukan berarti kita tak punya tanggung jawab sosial didalam kehidupan masyarakat. Acapkali mindset pengkotak-kotakan antara urusan dunia dan akhirat menjerambabkan kita pada urusan moralitas-religius semata. Kita sibuk dalam mengurusi definisi baik dan buruk, sedangkan perhatian terhadap urusan kemanusiaan dirasa kurang mendapatkan porsi. Padahal peran santri sangat strategis dalam membumikan kemanusiaan apalagi tentang keperempuanan.


Kita dapat membaca kembali kiprah perjuangan perempuan-perempuan muslim di Indonesia yang bisa kita contoh dalam memperjuangkan hak perempuan. Seperti bu Nyai Aisyah Hamid Baidhowi sebagai penggagas UU Kesetaraan Gender, beliau sangat peduli terhadap masalah yang menimpa perempuan di Indonesia. Dalam karyanya yang berjudul “Peran dan Tanggung jawab dalam pemberdayaan kaum perempuan” beliau membahas masalah kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya disetarakan, mengingat hadits bahwasanya pendidikan harus diperoleh baik laki-laki maupun perempuan (Nuriyah dkk, 2001: 12)


Tokoh perempuan NU lainnya adalah Bu Nyai Shinta Nuriyah Wahid (istri Gus Dur) yang juga berusaha meningkatkan posisi perempuan di ranah publik hingga privat. Beliau memperdalam kajian kitab ‘Uqud al-Lujjayn bersama Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Hingga akhirnya lahirlah buku tafsir baru ‘Uqud al-Lujjayn versi bahasa arab sebagai interpretasi ulang atas kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Umar al-Banten al-Jawy tahun 1877 tersebut dimana dari 90 hadits terdapat 50 hadits bermasalah, 9 diantaranya palsu dan 21 hadist tidak ada sandarannya atau dhoif (Munir, 1999: 126). Selain itu juga lahir buku Wajah Baru Relasi Suami Istri dan Buku Kembang Setaman Perkawinan.

Dari sini kita dapat melihat bahwasannya peran serta santri sangat besar pengaruhnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender, termasuk usaha menciptakan payung hukum yang ramah bagi perempuan. Usaha pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pun merupakan bagian dari kepedulian terhadap derita perempuan yang selama ini terkungkung oleh budaya patriarki.

Lantas bagaimana upaya santri dalam memperjuangkan emansipasi?
Kita tak harus turun jalan meneriakan pengesahan RUU PKS, kita bisa memulainya dari hal terdekat yakni kesadaran diri kita akan nasib perempuan dan kemanusiaan. Kita juga bisa memulainya melalui musyarawah-musyarawah kecil didalam pesantren hingga Bahtsul Masa’il. Hal ini juga akan berdampak positif dalam meningkatkan budaya literasi yang seimbang.

Editor: Tyas Artma

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.